Wednesday, 23 November 2016

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Friedrick (dalam islamy 2007: 17) "kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Lasswell dan Kaplan (dalam islamy 2007: 15) "kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah". Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan kebijakan merupakan kegiatan atau tindakan yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk mencapai program-program tertentu.

Santoso (dalam Winarno 2002: 17) "kebijakan publik adalah serangkaian intruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut".

Adapun kebijakan itu meliputi tiga unsur penting yaitu:
  1. Suatu program kebijakan yang mengandung nilai-nilai tertentu dan kegiatannya diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.
  2. Pengaruh daripada kebijakan berlaku terhadap sejumlah besar orang atau punya kekuatan besar untuk mempengaruhi kekuatan orang lain.
  3. Kebijakan itu sebagai penetapan program.
Menurut Anderson (dalam Islamy, 2007): 19) konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni sebagai berikut:
  1. Kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
  2. Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
  3. Kebijakan adalah merupakan apa yang benar-benar  dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
  4. Kebijakan publik itu biasa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah teretntu atau bersifat negatif (merupakan keputusan kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
  5. Bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa (otoritatif).
Daftar Pustaka:
  • Islamy, M. Irfan. 2007. Prinsip-prinsip perumusan kebijakansanaan negara. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
  • Winarno, Budi. 2002. Teori dan proses kebijakan publik. Jogjakarta: Penerbit Medpress.

No comments:

Post a comment