Sunday, 30 October 2016

Pengertian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Pengertian Surat Tanda Nomor Kendaraan

Surat Tanda Nomor Kendaraan yang secara umum disingkat dengan (STNK) adalah tanda bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang terdaftar/yang sudah didaftarkan di Polri tingkat Polda (kepolisian daerah) melalui pengurusan di kantor SAMSAT. Pendaftaran kendaraan bermotor ini mengacu pada pasal 172 PP No. 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan. 

Tujuan dari diberlakukannya pendaftaran kendaraan bermotor ini ke kepolisian adalah untuk pengumpulan informasi dan data yang dapat digunakan sebagai berikut:
  1. Tertib administrasi.
  2. Pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Negara Republik Indonesia.
  3. Mempermudahkan penyelidikan atas pelanggaran atau tindak kejahatan menyangkut kendaraan yang bersangkutan.
  4. Dalam rangka perencanaan, rekayasa, serta manajemen lalu-lintas dan angkutan jalan.
  5. Memenuhi data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.
STNK yang diterbitkan memuat data sebagai berikut:
  1. Nomor pendaftaran kendaraan bermotor.
  2. Nama dan alamat pemilik.
  3. Merek/tipe.
  4. Jenis.
  5. Tahun pembuatan dan perakitan.
  6. Isi silinder.
  7. Warna dasar kendaraan.
  8. Nomor rangka landasan kendaraan bermotor.
  9. Nomor motor penggerak/mesin.
  10. Jumlah beban yang diperbolehkan dan atau jumlah beban kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan bus.
  11. Nomor BPKB.
  12. Masa berlaku STNK.
  13. Warna tanda nomor kendaraan bermotor.
  14. Jenis bahan bakar.
  15. Kode lokasi.
  16. Nomor urut pendaftaran.
Berikut istilah yang tercantum di STNK:
  1. BBN KB (Bea Balik Nama kendaraan bermotor) : Besarnya 10% dari harga motor (off the road)/harga faktur untuk motor baru, dan motor bekas(second) sebesar 2/3 pajak (PKB) nya.
  2. PKB (Pajak kendaraan bermotor) : Besarnya 1,5% dari nilai jual motor dan bersifat menurun tiap tahun, karena penyusutan nilai jual motor.
  3. SWDKLLJ (Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan) : Sumbangan ini dikelola oleh jasa raharja.
  4. BIAYA ADM (Biaya administrasi) : Untuk motor baru tidak dikenakan dan apabila ganti plat nomor (5 tahun sekali) atau balik nama dikenai biaya ADM.
Denda Pajak Kendaraan Bermotor : Apabila jatuh tempo masa berlaku STNK belum melakukan perpanjangan maka akan dikenai denda PKB dan denda SWDKLLJ.

Perhitungan Denda PKB : 25% per tahun
  • Terlambat 3 bulan = PKB x 25% x 3/12
  • Terlambat 6 bulan = PKB x 25% x 6/12
Denda SWDKLLJ : besarnya Rp 32.000,- untuk roda 2  & Rp100.000,- untuk roda 4.

Contoh: si Andi punya motor dan terlambat bayar 6 bulan jumlah PKB tertera di STNK Rp 232.000,- & SWDKLLJ Rp 35.000,- maka Andi dikenakan denda keterlambatan sebesar:

(Rp232.000 x 25% x 6/12 ) + (Rp 32.000) = Rp 61.000,-

Total yang harus dibayar sebesar: Rp 232.000 + Rp35.000 + Rp 61.000 = Rp 328.000,-

"Demikian dan semoga dapat dipahami"

Daftar Pustaka:
  • https://ar-ar.facebook.com/notes/ntmc-korlantas-polri/pengertian-stnk-dan-penghitungan-pajaknya/447520648613246/

No comments:

Post a comment