Thursday, 20 October 2016

Pengertian Sistem Pmungutan Pajak

Pengertian Sistem Pemungutan Pajak

Pengertian pemungutan menurut Undang-Undang Nomor 34 Thaun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 13, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan. Sistem pemungutan pajak yang pernah dilakukan di Indonesia menurut Mardiasmo (2009:7) ada 3 yaitu:

Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:
  1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
  2. Wajib pajak bersifat pasif.
  3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan pajak oleh fiskus.
Self Assessment System

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:
  1.  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri.
  2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
 With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menetukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur. Sepuluh jenis pungutan pajak tersebut adalah:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menhinap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas dengan dipungut bayaran termasuk bangunanlainnya yang menyatu, dikelola atau dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan atau perkantoran. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sudah ditetapkan 10% dengan dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel). Dalam hal ini wajib pajak harus menambahkan pajak hotel untuk pembayaran pelayanan dengan mengenakan tarif 10% dan apabila tidak menambahkan pajak maka jumlah pembayaran sudah termasuk pajak.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayana di restoran/rumah makan (tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga/catering). Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran/rumah makan. Tarif pajak ditetapkan 10%. Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan 10% dengan dasra pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran/rumah makan).

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pungutan daerah atas setiap penyelenggaraan hiburan. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 15%.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak didasarkan pada Nilai Sewa Reklame (NSR) yang dihitung dengan memperhatikan lokasi penempatan, jalur jalan, ketinggian, sudut pandang posisi, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media dengan rumusan:

[NSR= NJOPR - NSPR]
Keterangan:
NSR : Nilai Sewa Reklame
NJOPR : Nilai Jual Objek Reklame
NSPR : Nilai Strategis Pemasangan Reklame

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame dan untuk reklame produk rokok dikenakan tambahan pajak sebesar 25% dari pokok pajak. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dasar pengenaan tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah atau kota yang bersangkutan. Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak sesuai dengan rumus sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif pajak x Dasar pengenaan pajak
                         = Tarif Pajak x Nilai Jual Listrik

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pajak pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan c. Nilai jual hasil pajak pengambilan bahan galian golongan c dihitung dengan cara rumus sebagai berikut:

Pajak trutang = Tarif pajak x Dasar pengenaan pajak
                      = Tarif pajak x Nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan c

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermtor yang memungut bayaran. Pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Pajak terutang = Tarif pajak x Dasar pengenaan pajak 
                        = Tarif pajak x Jumlah pembayaran untuk pemakaian tempat parkir

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang ada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah. Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah nilai perolehan air tarifnya ditetapkan sebagai berikut: unutk air bawah tanah sebesar 20% dan untuk air permukaan sebesar 10%.

i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2000. Berdasarkan undang-undang tersebut, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak (NPOP). Besarnya BPHTP terutang adalah NPOP dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dikalikan tarif 5%.

BPHTP = 5% x (NPOP-NPOPTKP)

j. Pajak Sarang Burung Walet

Sarang burung walet adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/periatirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah singgah, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh sarang burung walet. Obyek pajak sarang burung walet adal setiap pengambilan sarang burung walet yang diperjual belikan. Yang dikecualikan dari obyek pajak sarang burung walet adalah:
  1. Jual beli telur burung walet.
  2. Pengambilan sarang burung walet unutk penelitian.
Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan sarang burung walet yang disebut juga sebagai wajib pajak. Dasar pengenaan wajib pajak adalah nilai jula sarang burung walet. Tarif pajaknya adalah 10%. Denagn memperhatikan kepada adasar pengenaan dari tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.





No comments:

Post a comment