Thursday, 20 October 2016

Pengertian Pendapatan Asli Daerah Menurut Ahli

Pengertian PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah disefinisikan sebagai pendapatan yang diperolah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Menurut Dr. Muhammad Fauzan (2006:235) pendapatan asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002:132) "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapata asli daerah yang disahkan".

Sedangkan menurut Halim (2004:36) yang mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Ahmad Yani (2002:51) juga menyebutkan bahwa pendapaatn asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah


Di dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Ahnad Yani, 2002:52).

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihot P. Siahaan, 2005:6).

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan antara lain bagian laba, devisien dan penjualan saham milik daerah (Prof. Drs. HAW. Widjaja, 2007:110).

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:
  1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
  2. Jasa giro.
  3. Pendapatan bunga.
  4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
  5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemeritah (Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

No comments:

Post a comment