Friday, 7 October 2016

Pengertian Pembangunan Nasional Dengan Jelas Menurut Para Ahli

Pengertian Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah perubahan yang berlangsung secara meluas dalam masyarakat, bukan hanya sekedar perubahan pada sektor ekonomi saja, seperti perubahan pendapatan perkapita, atau perubahan pada grafik tenaga kerja. Pembangunan mencakup masalah perubahan-perubahan ekonomi, sosial, politik yang pelik dimana masalah tersebut saling berhubungan satu sama yang lain.

Di Indonesia pembangunan mempunyai hakikat yaitu pembangunan manusia seutuhnya dengan pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan pedomannya. Dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air dan diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan, cita-cita dan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilaksanakan secara sadar terencana, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan-perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat.

Menurut Sondang P. Siagaan (2001:4) pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation-building).

Ginanjar Kartasasmita dalam Riyadi (2005:4) menyatakan pengertian yang lebih sederhana mengenai pembangunan. Beliau mengatakan  bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Teguh Yuwono (2001:47) pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Makna untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Gran dalam Teguh Yuwono (2001:54) bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Menurut Tjokroamidjojo (1985:89) mengemukakan bahwa dalam proses pembangunan ada 5 dimensi penting yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku pembangunan, yaitu:
  1. Dimensi kesejahteraan sosila ekonomi masyarakat menurut pandangan ekonomi bahwa, suatu Negara dikatakan maju jika Negara tersebut pertumbuhannya meningkat. Karena indikator pertumbuhan ekonomi tetap penting dalam hal ini bila ekonomi meningkat maka kesejahteraan sosial pun meningkat.
  2. Dimensi transformasi sosial dari masyarakat ke arah masyarakat maju (modern). Dalam transformasi ini tidak hanya terdapat ukuran perkembangan ilmu teknologi, akan tetapi juga perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
  3. Dimensi pembangunan bangsa. Dalam konsep ini dilihat perkembangan suatu masyarakat nasional, dengan proses integrasi nasional dikembangkan, kepribadian, ideologi, dan wawasan kebangsaan, termasuk integrasi stabilitas dan partisipasi politik dari ikatan solidaritas sederhana dan daerah kedaerahan menguatnya ikatan dan kepentingan nasional sebagai yang majemuk. Hal ini berlaku secara global, namun dilain pihak ikatan kekurangan, kedaerahan dengan suatu sebutan "Bhinike Tunggal Ika" merupakan suatu konsep pembangunan yang perlu dipertahankan.
  4. Dimensi Keseimbangan. Dalam konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dimensi hal ini sangat diperlukan, artinya ada keseimbangan keserasian antara kehidupan manusia dan lingkungan.
  5. Dimensi manusia sebagai pusat perhatian dalam proses pembangunan. Dalam perspektif positif proses pembangunan berarti pembangunan manusia yang lebih mampu membanguan kualitas hidup yang lebih baik. Aspek perkembangan sumber daya manusia tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan akan tetapi juga diarahkan pada prilaku dan sikap yang kundusif untuk perubahan kearah yang lebih baik. 
Selanjutnya menurut Teguh (2002:18) berpendapat bahwa suatu tujuan dan proses pembangunan dapat berjalan dengan baik kalau disusun dan didesain dalam kerangka siklus kebijakan publik yang benar. Komprehensif dan mendalam artinya bahwa tujuan pembangunan yang sebenarnya harus memperhatikan kebijakan publik, dimana para pemegang kebijakan sektor publik (masyarakat) merupakan hal yang terpenting dalam perencanaan pembangunan sektor publik tersebut adalah peran serta masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Dalam era otonomi daerah yang lebih menekankan kepada peran serta masyarakat dalam proses pembangunan juga tidak mampu memberdayakan masyarakat sebagai pelaku kebijakan itu sendiri. Kesenjangan sosial yang kurang memperhatikan aspek kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada di daerah, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata mengandalkan pemerintah karena peran seluruh komponen bangsa juga mempengaruhi keberhasilan dari suatu pembangunan, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah baik dari segi sumberdaya maupun aspek pembiayaan pembangunan.

Dari beberapa pengertian atau definisi pembangunan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan mengandung unsur-unsur:
  1. Usaha/proses.
  2. Peningkatan, kemajuan atau perubahan kearah kemajuan.
  3. Berkesinambungan.
  4. Dilakukan secara sadar atau sengaja.
  5. Terencana.
  6. Untuk tujuan pembinaan (pembangunan bangsa).
  7. Dilakukan secara bertahap. 
Menurut Soerjono Soekamto (2005:407) pembangunan merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara senagaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Pembangunan nasional di Indonesia merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun masyarakat.

Proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakata, baik secara spiritual maupun materil. Peningkatan taraf hidup masyarakat mencakup suatu penrangkat cita-cita yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
  1. Pembangunan harus bersifat rasionalitas, artinya: haluan yang diambil harus dilandaskan pada pertimbangan rasional. Haluan itu hendaknya didasarkan pada fakta, sehingga nantinya merupakan suatu kerangka yang sinkron.
  2. Adanya rencana pembangunan dan proses pembangunan. Artinya, adanya keinginan untuk selalu membanguan pada ukuran dan haluan yang terkoordinasi secara rasional, dalam suatu sistem.
  3. Peningkatan produktivitas.
  4. Peningkatan standar kehidupan.
  5. Kedudukan, peranan, dan kesempatan yang sederajat dan semua dibidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.
  6. Pembangunan lembaga-lembaga sosial dan sikap-sikap dalam masyarakat. Sikap-sikap tersebut tercakup: (1) Efisiensi, (2) Kerajinan dan ketekunan, (3) Keteraturan, (4) Ketetapan, (5) Kesederhanaan dan kecermatan, (6) Ketelitian dan kejujuran, (7) Bersifat rasional dalam mengambil keputusan, (8) Selalu siap untuk menhadapi berbagai perubahan, (9) Selalu mempergunakan kesempatan dengan benar, (10) Mempunyai intergritas dan dapat berdiri sendiri, (11)Giat dalam usaha, (12) Bersifat koperatif.
  7. Konsolidasi nasional.
  8. Kemerdekaan nasional. 
Menurut Susanto (1984:49) bahwa proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara akan berdampak pada terjadinya perubahan sosial masyarakat.

Jadi pembangunan adalah perubahan sosial yang berdampak pada masyarakat untuk menumbuhkan kebutuhan-kebutuhan sosial yang semakin kompleks serta dapat menigkatkan kemakmuran ekonomi yang di tandai dengan meningkatnya produksi dan konsumsi sehingga kesejahteraan sosial tercapai.

Menurut selamet sebagimana yang dikutip oleh Agus Suryono (2001:124) mengatakan bahwa "pertisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut serta dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan".

Kemudian menurut Simanjuntak dan I.L Pasaribu (1996:7) mengatakan pembangunan adalah: "suatu proses yang bertujuan memajukan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, dalam proses itu masyarakat ikut serta berusaha secara aktif dan dalam banyak hal mengambil inisiatifnya sendiri".

Selanjutnya Bachtiar Efendi (2002:9) menjelaskan bahwa pembangunan adalah: "Suatu upaya secara sadar untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan".

Dalam melaksanakan perubahan kearah yang lebih baik tersebut tidak hanya pembangunan itu dilaksanakan bersifat fisik saja melainkan juga pembangunan yang bersifat non fisik. Yang dimaksud pembangunan non fisik adalah:
  1. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia.
  2. Memperbaiki tingkah laku, disiplin, adat istiadat, maupun ahlak.
Seperti yang direncanakan oleh pemerintah bahwa prasarana-parasarana yang dilaksanakan meliputi:
  1. Prasarana produksi antara lain: saluran air dan listrik.
  2. Prasarana perhubungan yaitu: jalanan di desa dan transportasi.
  3. Prasarana sosial yaitu: gedung-gedung sekolah, balai desa, rumah ibadah dan puskesmas.
Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan bertahap, harus dilaksanakan dan dilandasi suatu kepercayaan, tekat dan semangat membangun yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, sebab modal utama dalam pembangunan adalah dengan adanya kepercayaan masyarakat bahwa pembangunan itu adalah untuk dirinya sendiri.




No comments:

Post a comment