Wednesday, 5 October 2016

Pengertian Mekanisme Pendataan Keluarga Miskin

A. Pengertian Mekanisme Pendataan Keluarga

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS tahun 2007), mekanisme pendataan keluarga meliputi:

 Miskin
a. Langkah pertama: proses penjaringan rumah tangga miskin
  1.  Petugas pendata, yang merupakan tenaga mitra kerja lapangan BPS, Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT), untuk mengkaji dan mencatat rumah tangga yang dianggap miskin dalam RT tersebut.
  2. Pengkajian oleh petugas pendata bersama Ketua RT berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh BPS yaitu menanyakan ke Ketua RT tentang siapa warga dilingkungan RT tersebut yang sering mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan dan non pangan). Pengkajian dimulai dengan rumah tangga yang dianggap yang paling miskin di lingkungan tersebut (descending order).
  3. Petugas juga melengkapi data rumah tangga miskin dari Ketua RT dengan informasi keluarga miskin dari hasil pendataan BKKBN yang datanya tersedia ditingkat RT sepanjang belum disebutkan oleh ketua RT. Data ini pun diperkaya lagi dengan data dari sumber pendataan lain seperti hasil sensus kemiskinan BPS Provinsi/BPS Kabupaten/Kota, bagi daerah yang melaksanakan kegiatan tersebut.
b. Langkah kedua: Melakukan Verivikasi Lapangan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat
  1. Setelah melakukan penjaringan rumah tangga miskin pada langkah pertama, selanjutnya petugas melakukan verifikasi dilapangan atas kebenaran informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang disebutkan di atas. Dilakukan dengan mendekatkan kondisi mereka dengan kriteria umum kemiskinan (probing).
  2. Jika suatu rumahtangga yang semula dinyatakan miskin ternyata setelah diamati oleh petugas, tidak miskin maka rumahtangga yang telah dicatat dalam formulir akan dianulir.
  3. Petugas juga mencatat keluarga/rumahtangga miskin yang ditemukan dilapangan, tetapi belum tercakup dalam daftar tersebut diatas. Proses ini dilakukan dengan cara penelusuran informasi dari tetangga ke tetangga, tokoh masyarakat dan dari pengamatan petugas sendiri.
  4. Proses tersebut dikenal sebagai proses penilaian kemiskinan oleh masyarakat itu sendiri yang disebut sebagai pendekatan emic (suatu proses justifikasi terhada sesuatu oleh masyarakat itu sendiri dengan tolak ukur nilai-nilai yang berkembang dalam entitas mereka).
Proses tahap pertama dan kedua ini telah menggabungkan 3 sudut pandang dalam menilai miskin tidaknya suatu rumah tangga yaitu tokoh formal masyarakat (yang diwakili oleh ketua RT), petugas BPS, dan masyarakat itu sendiri (perspektif emic). Kegiatan pada tahap-tahapan dimaksud diharapkan mampu menjaring secara objektif sasaran pendataan yaitu rumahtangg miskin.

c. Langkah Ketiga: Melakukan Pencacahan dari rumah ke rumah
  1. Rumahtangga yang sudah terjaring dan dinyatakan layak miskin, selanjutnya didata dengan cara melakukan wawancara langsung dari rumah ke rumah dengan daftar pertanyaan yang memuat 20 pertanyaan dengan 14 variabel diantaranya sebagai variabel-variabel kemiskinan, 4 variabel sebagai variabel program intervensi.
  2. Tahapan proses (penjaringan dan pendataan dari rumah ke rumah) dilakukan dengan pengawasan ketat oleh Tim Task Force BPS yang dibentuk ditingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan BPS pusat.
d. Mendata rumah tangga miskin diluar wilayah administratif pemerintah: Gubuk-gunuk liar dan sejenisnya.

Selain mendata rumahtangga miskin sebagaimana mekanisme yang telah disebutkan, rumahtangga miskin yang berada diluar wilayah RT/RW atau yang dikenal sebagai pemukiman liar seperti gubuk liar disepanjang rel kerata api, dibantaran sungai, di bawah jembatan, dilokasi tempat pembuangan sampah, dan sejenisnya juga didata secara khusus oleh petugas Task Force kecamatan dan atau oleh petugas Task Force BPS kabupaten/kota. Dengan demikian seluruh rumahtangga miskin baik yang bertempat tingga di dalam ataupun diluar struktur wilayah administratif resmi diharapkan tercakup dalam pendataan rumahtangga miskin/sensus kemiskinan ini.



No comments:

Post a comment