Saturday, 8 October 2016

Pengertian Kliring Perbankan Menurut Para Ahli Lengkap

A. Pengertian Kliring

Kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu (DASP_SKNBI, 2005:4).

Bank Indonesia menetapkan maksimum nominal transaksi warkat kredit yang dapat diproses melalui kliring (capping clearing), hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko sistem pembayaran yang menggunakan net-settlement dalam kliring. Mulai tanggal 01 Oktober 2002 nominal capping clearing adalah dibawah Rp. 100.000.000,00. Semua warkat yang diterima suatu bank dikumpulkan terlebih dahulu sedangkan pemrosesannya dilakuakan kemudian dalam jumlah tertentu sekaligus pada waktu yang telah ditetapkan.

Warkat atau data keuangan elektronik (DKE) dimaksud merupakan alat pembayaran non tunai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku yang lazim digunakan dalam transaksi pembayaran. Secara teknis pelaksanaanya, kliring dapat diuraikan sebagai kegiatan perhitungan utang piutang antara beberapa lembaga keuangan peserta kliring secara terpusat dengan cara saling menyerahkan warkat kliring untuk memperluas lalulintas pembayaran secara giral. Warkat yang ikut diperhitungkan dalam proses kliring di Indonesia antara lain adalah:
  1. Cek
  2. Bilyet Giro (BG)
  3. Surat Bukti Penerimaan Transfer
  4. Wesel Bank untuk Transfer
Semua warkat tersebut harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, bernilai penuh (100% dari face value) dan telah jatuh tempu. Penarikan cek melalui kliring atas beban dana yang berasal dari cek lain melalui kliring pada hari yang sama atau cross clearing tidak diperbolehkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kliring antar bank-bank dalam suatu wilayah kliring.

Berikut ini adalah pengertian kliring menurut pendapat Kasmir dalam bukunya "Dasar-Dasar Perbankan" yaitu:
"Kliring adalah jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan dilembaga kliring" (Kasmir, 2004:151).

Penyelesaian hutang piutang yang dimaksud adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank. Sedangkan yang dimaksud lembaga kliring adalah Bank Indonesai sebagai lembaga yang mengkoordinir kegiatan kliring tersebut.

Menurut Jhon Simon (2004:42) Kliring adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh bank Indonesai guna memperluas dan memperlancar pembayaran giral dalan suatu wilayah kliring.

Malayu S.P Hasibuan mengemukakan pendapatnya mengenai kliring sebagai berikut:
"Kliring adalah proses perhitungan, pelunasan dan pertukaran warkat-warkat kliring antar anggota yang dikoordinasi oleh bank Indonesia (Malayu S.P Hasibuan, 2004:120).

Dari beberapa pendapat para ahli diatas maka pengertian kliring dapat disimpulkan bahwa kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring melalui lembaga kliring.

1. Peserta Kliring

Yang termasuk sebagai peserta kliring adalah bank umum berada diwilayah kliring tertentu dan tidak dihentikan kepesertaannya dalam kliring oleh bank Indonesia. Sebuah bank dapat dilarang untuk mengikuti kliring karena berbagai alsan. Pada dasarnya alasan tersebut berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan bank Indonesia atau ketidakmampuannya untuk menyelesaikan kewajiban transaksi giralnya.

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso dalam bukunya yang berjudul "Bank dan Lembaga Keuangan Lain", bahwa ada dua macam penyertaan dalam kliring, yaitu:

a).  "Penyertaan langsung, yaitu perhitungan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring, dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung adalah kantor bank Indonesia dan kantor pusat bank umum beserta kantor cabangnya".

b). Penyertaan tidak langsung, yaitu perhitungan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat bank tersebut atau melalui salah satu kantor cabang yang lain. Penyertaan tidak langsung ini bisa terjadi karena berbagai hal, antara lain apabila suatu bank mempunyai masalah untuk ikut kliring secara langsung, maka dapat menjadi peserta secara tidak langsung. Masalah bisa berkaitan dengan keuangan, jarak antar bank yang bersangkutan dengan penyelenggaraan kliring dan lain-lain (Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, 2008:137).

Setiap bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di suatu wilayah kliring, dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. Telah memperoleh ijin pembukaan kantor dari bank Indonesia.
  2. Lokasi kantor bank memungkinkan kantor tersebut untuk mengikuti penyelenggaraan SKNBI di lokasi Penyelenggaraan Kliring Lokal (PKL) secara tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  3. Bank telah menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI antar bank Indonesi dan bank sebagai peserta.
  4. Kantor bank yang akan menjadi peserta kliring menyediakan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkay Terminal Peserta Kliring (TPK dan Jaringan Komunikasi Data (JKD) baik main maupun back up,stempel kliring dan stempel kliring dibatalkan (DASP_SKNBI, 2005:4).
2. Syarat Peserta Kliring

Sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan bank Indonesia nomor 7/18PBI/2005 tentang kepesertaan dalam penyelenggaraan sistem SKNBI bab III pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:
  • Bank dapat menjadi peserta setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia.
  • Kepersertaan bank dapat terdiri atas satu atau lebih kantor bank.
  • Ketentuan mengenai persyaratan dan data cara pendaftaran peserta diatur dalam surat edaran bank Indonesia" (PBI Nomor 7, 2004).
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/26/Dasp/2005 tentang ketentuan persyaratan dan tata cara peserta penyelanggaraann SKNBI bab III yang berbunyi sebagai berikut:
"Setiap bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI disuatau wilayah penyelenggaraan keliring " (DASP Nomor 26, 2005).

Syarat harus dipenuhi oleh suatu kantor bank umum agar dapat menjadi peserta kliring, yaitu:
  1. Suatu kantor bank umum diwajibkan ikut serta dalam kliring, setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.
  2. Mempunyai izin usaha yang sah. 
  3. Keadaan administrasi dan kegunaan bank itu memungkinkan bank untuk memenuhi kewajibannya dalam kliring.
  4. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum badi pendirian bank baru diwilayahnya.
  5. Menyetor jaminan kliring sebesar 50% dari rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau baru direhabilitas. Jaminan kliring ini berlaku selam enam bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban moneter jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah kliring.
  6. Bank peserta menunjuk minimal satu orang wakil tetap pada lembaga kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada bank Indonesia dengan dilampiri cantoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil tersebut. Wakil ini terdiri dari: (a). Golongan A, hanya berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima dan menandatangani daftar rekapitulasi, neraca, bilyet saldo rekening, (b). Golongan B, disamping melaksanakan yang dilakukan golongan A, golongan ini juga berwenang untuk mengubah, menambah dan menandatangani surat penolakan (DASP_SKNBI, 2005:3).
3. Jenis-Jenis Sistem Kliring

Didalam melaksanakan kegiatan kliring tersebut, proses pemakaian sistem kliring dilakukan dengan empat jenis sistem kliring yang berbeda, yaitu:

a. Sistem kliring elektronik

Sistem kliring elektronik atau biasa dikenal dengan SKEJ, digunakan di Jakarta, sitem kliring elektronik adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam proses pelaksanaan, perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungan (BSK/Bilyet Saldo Kliring) dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelanggara kliring untuk dipilih secara elektronik. Selanjutnya, hasil perhitungan secara otonomi dicocokan dengan perhitungan secara elektronik.

b. Sistem kliring otomasi

Sistem kliring otomasi ini digunakan pada Kantor Bank Indonesia (KBI) di Bandung, Surabaya dan Medan. Sistem kliring otomasi adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam proses pelaksanaan, perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungan (BSK/Bilyet Saldo Kliring) serta pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi dengan bantuan komputer.

c. Sistem semi otomasi kliring lokal (SKOL)

Sistem semiotomasi kliring lokal (SKOL) ini digunakan di tiga puluh tiga (33) wilayah kliring yang diselenggarakan oleh bank Indonesia dan 37 wilayah kliring lainnya yang diselenggarakan oleh pihak lain yang ditunjukan oleh bank Indonesia.

Sistem semiotomasi kliring lokal (SKOL) adalah sistem penyelenggaran kliring yang dalam proses pelaksanaan, perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungan (BSK/Bilyet Saldo Kliring) dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi dengan bantuan komputer namun proses pemilihan warkat tetap dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring.

d. Sistem kliring manual

Sistem kliring manual ini digunakan pada 31 penyelenggara kliring non-bank Indonesia. Dimana sistem kliring manual merupakan sistem penyelenggaraan kliring yang dalam proses pelaksanaan, perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungan (BSK/Bilyet Saldo Kliring) serta proses pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring dan perhitungan kliring didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.








No comments:

Post a comment