Sunday, 9 October 2016

Pengertian Bank Indonesia Dijelaskan Secara Lengkap

A. Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesai adalah lembaga Negara yang Independent tidak sejajar dengan lembaga tinggi Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Kedudukan Bank Indonesia tidak sama dengan departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar pemerintahan status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter yang lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga yang Independent, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lain.

Dalam suatu negara ada satu bank yang menjadi sentral bagi perbankkan, biasanya disebut dengan Bnak Sentral. Di Indonesia, Bank yang menjadi Bank Sentral yaitu Bank Indonesia.

Pengertian Bank Indonesia menurut Alex S. Nitisemito adalah:

"Bank dengan tugas membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kesetabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia" (Alex S. Nitisemito, 1998:105).

Menurut Kasmir, Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

"Bank Indonesia adalah bank yang mengatur berbagai kegiatan dengan dunia perbankkan dan dunia keuangan disuatu Negara yang pada suatu Negara hanya ada satu (1) Bank Sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya" (Kasmir, 2004:7).

Sedangkan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Bank Sentral berarti sebagai berikut:

"Lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankkan serta menjalankan fungsi sebagai (temat peminjaman terakhir)" (UURI Nomor 23, 2004).

B. Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
  2. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang Independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.
  3. Bank Indonesia adalah Badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini. (UURI Nomor 23, 2004).
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Replublik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksanaan Undang-Undang yang bersifat mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri didalam maupun diluar pengadilan.

Bank Indonesia dinyatakan sebagi badan hukum dengan Undang-Undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran dan Belanja Negara, selain itu Bank Indonesia sebagi badan hukum dalam batas kewenangannya.

Dengan kata lain, kedudukan Bank Insonesia sebagai lembaga Negara yang Independent berada diluar pemerintahan sebagai mana ditetapkan dalam Undang-Undang ini, interpendensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur dan membuat serta menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang dan menjangkau seluruh bangsa Negara Indonesia. Dengan demikian Bank Indonesia sebagai lembaga independent dapat menerbitkan peraturan yang disertai dengan kemungkinan pemberian sanksi administratif.

C. Tujuan Berdirinya Bank Indonesia

Sesuai pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:
  1. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
  2. Untuk mencapai tujuan sebagimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secar berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian" (UURI Nomor 3, 2004).
Maksud dari kestabilan nilai rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya" adalah:
  • Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.
  • Kestabilan nilai rupiah terhadap mata unag Negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain (Kasmir, 2000:172).
Menurut Ibnu Syamsi, dalam bukunya "Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara", agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain:
  • Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
  • Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
  • Mengatur dan mengawasi Bank (Ibnu Syamsi, 1994:171).
Lebih lanjut tugas Bank Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang:
  1.  Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang telah ditetapkan.
  2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada: a). Operasi pasar terbuka dipasar uang, baik mata uang rupiah atau valas, b). Penetapan tingkat diskonto, c). Penetapan cadangan wajib minimum, d). pengaturan kredit atau pembiayaan.
  3. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah paling lama 90 hari kepada Bank untuk mengawasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
  4. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
  5. Mengelola cadangan devisa.
  6. Menyelenggarakan survey secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro.
b. Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang:
  1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dari izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya.
  2. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
  3. Mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing.
  4. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.
  5. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
  6. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mancabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.
c. Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia berwenang:
  1. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
  2. Memberikan dan mencabut izin usaha bank serta mengatur dan mengembangkan informasi antar bank.
  3. Memberikan izin untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu dan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank.
  4. Kewajiban bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
  5. Melakukan pemeriksaan kepada bank, baik secara berkas maupun setiap waktu apabila diperlukan.
  6. Memerintahkan kepada bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana dibidang perbankkan.
  7. Mengambil tindakan terhadap suatu bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang perbankkan yang berlaku apabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan atau membahayakan perekonomian nasional.
  8. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh pengawasan jasa keuangan yang independent dan dibentuk dengan Undang-Undang.

D. Status Bank Indonesia

Hubungan pemerintah dengan Bank Indonesia dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 setelah diubah terakhir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, yaitu:

a. Ketentuan pasal 52 diubah, dan ditambah 1 ayat baru, yaitu ayat 2, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
  1. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.
  2. Dalam melaksanakan fungsi tersebut pada ayat 1, Bank Indonesia memberikan bunga atas saldo kas Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
b. Ketentuan pasal 54 ayat 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 54 berbunyi sebagai berikut:
  1. Pemerintah wajib meminta Pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk dalam kewenangan Bank Indonesia.
  2. Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. 
c. Ketentuan pasal 55 ayat 4 dan ayat 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:
  1. Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang Negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
  2. Sebelum menerbitkan surat utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah wajib berkonsultasi dengan DPR.
  3. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang Negara yang diterbitkan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
  4. Bank Indonesia dilarang membeli surat-surat utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk diri sendiri dipasar primer, kecuali surat utang Negara berjangka pendek yang diperlukan oleh Bank Indonesia untuk operasi pengendalian moneter.
  5. Bank Indonesia dapat membeli surat utang Negara dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 4 di pasar primer (UURI Nomor 3:2004).
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan Bank Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu:

a). Hubungan pemerintah dengan Bank Indonesia dalam hal keuangan

Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang Negara guna membiayai APBN tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut.

Bank Indonesia juga bertindak sebagai Kasir Pemerintah ysng menatausahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia , adan atas permintaan Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negri untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia. Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar terfokus serta agar dapat menjaga efektifitas pengendalian moneter agar tidak terganggu, pemberian kredit kepada pemerintah guna mengatasi deficit spending yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang lama kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia.

b). Hubungan pemerintah dengan Bank Indonesia yang bersifat independensi dalam interpendensi dalam hal pelaksanaan tugas.

Meskipun Bank Indonesia merupakan Lembaga Negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang besifat konsulatif dengan pemerintah. Sebab tugas Bank Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah diperlukan sidang kabinet yang membahas tentang masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam sidang kabinet tersebut pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesai juga dapat memberikan masukan dan pendapat serta pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Di lain pihak, Pemerintah juga dapat menghadiri rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara. Oleh sebab itu, impelemyasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional antara Bank Indonesia disatu pihak dan pemerintah beserta lembaga-lembaga terkait lainnya dilain pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenangnya masing-masing.

c). Kerjasama Bank Indonesia dengan lembaga lain

Menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pihak bagi keberhasilan tugasnya, Bank Indoensia senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga Negara dan unsur masyarakat lainnya. Berbagai kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman  (MoU), surat keputusan bersama (SKB), serta perjanjian-perjanjian yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan kejelasan pembagian tugas antar lembaga serta mendorong penegekan hukum yang lebih selektif.

Beberapa kerjasama dimaksud adalah dengan pihak-pihak sebagai berikut:
  1. Depertemen keuangan (DepKeu): (MoU tentang mekanisme penetapan sasaran, pemantauan dan pengendalian inflasi di Indonesia, MoU tentang Bank Indonesia sebagai proses agen dibidang pinjaman dan hibah luar negri pemerintah, SKB tentang penatausahaan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penyehatan perbankan).
  2. Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara: SKB tentang kerjasama penanganan tindak pidana dibidang perbankan.
  3. Kepolisian Negara RI dan Badan Intelijen Negara: MoU tentang pemberantasan uang palsu.
  4. Menkokesra, Kementrian Koperasi dan UKM: MoU bidang pemberdayaan dan pengembangan UKM.
  5. Perhimpunan Pedagang SUN (HimdaSUN): MoU tentang penyusunan Master Repurchase agreement (MRA).
Klik untuk melihat daftar pustaka










No comments:

Post a comment