Thursday, 6 October 2016

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Adalah

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (empowerment) berasal dari bahasa Inggris, power diartiakn sebagi kekuasaan atau kekuatan. Menurut Korten (1992) pemberdayaaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui resdistribusi modal. Sedangkan Pranarka dan Vidhyandika (1996:56) menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradap menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Person et al, 1994:106). Pemberdayaan memiliki 3 dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan, sebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (1984:65) dari penelitiannya, yaitu:
  1. Perkembangan konsep dari yang lebih positif.
  2. Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosiak dan politis.
  3. Sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.
Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) ada lima macam yaitu:
  1.  Pendekatan dari bawah (buttom up approach): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumusannya.
  2. Partisipasi (participation): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
  3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
  4. Keterpaduan: kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional, dan nasional.
  5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan. 
Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah: pengembangan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah, dan kelompok terpinggirkan, menciptakaan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, mobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan (Delivery dalam Sutrisno, 2005:17).

Menurut United Nation (1956:83-92 dalam Tampubolon, 2006), proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:
  1. Getting to know the local community: mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.
  2. Gathering knowledge about the local community: mengumpukan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
  3. Identifying the local leaders: segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "the local leaders" harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat didalam masyarakat.
  4. Stimulating the community to realize that is has problems: didalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
  5. Helping people to discuss their problem: memberdayakan masyarakat bermakana merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalah serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.
  6. Helping people to identify their most pressing problems: masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permaslahan yang paling menekan, dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.
  7. Fostering self-confidence: tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.
  8. Deciding on a program action: masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut sekala prioritas, yaitu rendah, sedang, tinggi. Tentunya program dengan sekala prioritas tinggilah yang perlu didahhulukan pelaksanaannya.
  9. Recognition of strengths and resource: memberdayakab masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
  10. Helping people to continue to work on solving their problems: pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.
  11. Increasing people!s ability for self-help: salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.
Menurut Adimihardja dan Harry (2001:15) konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembanguana adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat). Salah satu cara yang dipakai dalam teknik pemberdayaan ialah: Participatory Rural Appraisal (PRA). Lebih lanjut Harry menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapa aspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan, seperti:
  1. Perumusan konsep.
  2. Penyusunan model.
  3. Proses perencanaan.
  4. Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaa.
  5. Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.

No comments:

Post a comment