Tuesday, 18 October 2016

Arti Pendidikan Dasar Gratis

Haruskah Pendidikan Dasar Gratis?

Salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh pemerhati pendidikan adalah mengapa pendidikan dasar gratis? Salah satu jawabannya adalah karena bagi Indonesia, jaminan akses terhadap pendidikan dasar sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bagi negara-negara maju, pendidikan gratis selain karena tuntutan konstitusi mereka juga didukung perekonomian negara yang sudah cukup mapan untuk investasi pendidikan. Anggaran pendidikan setidaknya telah mencapai 5-8% produk domestik bruto. Sementara di Indonesia investasi pendidikan masih sangat kecil, sekitar 1,3% dari produk domestik bruto. Jatah bagi investasi pendidikan semakin kecil lagi lantaran penduduk domestik bruto sendiri sudah kecil. Padahal, untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis ini memang perlu pelayanan dari pemerintah.

Pemerintah di negara kaya atau miskin, maju atau berkembang, selalu mempriorotaskan pendidikan dengan menyediakan pendidikan gratis pada warganya dalam bentuk wajib belajar. Pengertiannya semua warga negara wajib memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayai. Bahkan bukan hanya pendidikan tetapi juga kesehatan dan infrastruktur untuk untuk kesejahteraan rakyat. Pendidikan gratis dilaksanakan oleh semua negara kaya atau miskin, untuk semua warga negaranya. Ada yang sebatas pendidikan dasar dan menengah. Banyak juga yang menggratiskan sampai Perguruan Tinggi. Bahkan negara seperti Korea, Malaisyia, dan Singapura, yang baru merdeka setelah Perang Dunia ke II, negara membiayai pendidikan untuk belajar di dalam atau diluar negri.

Pemikiran lain dalam hubungan antara masyarakat dan negara sudah jelas ada hubungan timbal balik. Masyarakat punya tanggung jawab terhadap negara dan negara punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Hanya saja dalam beberapa hal hubungan ini dinilai timpang. Masyarakat dipaksa menjalankan kewajibannya, antara lain, membayar pajak, disisi lain negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya, termasuk dalam pendidikan.

Pada prinsipnya pendidikan gratis tidak sepenuhnya gratis karena tetap harus ada yang membiayai. Ada biaya terselubung, yang dinegara lain seperti Amerika Serikat sudah tersistem dalam satu kesatuan administrasi negara. Di AS sekolah umum gratis karena ada pajak khusus sekolah. Warga negara AS yang mempunyai tanah dan rumah harus membayar pajak sekolah di distriknya, terlepas dari warga tersebut mempunyai anak atau tidak. Di Belanda rata-rata pajak penghasilan cukup tinggi, yakni 60%. Sementara di negara-negara Skandinavia, pajak penghasilan mencapai 70%, tetapi kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan dijamin oleh negara.

Di Indonesia, sumber pembiayaan pendidikan dasar gratis dapat berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika ada kesepakatan untuk melaksanakan pendidikan dasar gratis, pada dasarnya pemerintah pusat yang harus membiayai. Hal ini karena pemerintah pusat sebagai pemegang dana publik terbesar dan birokrasinya masih sangat kuat. Adapun pemerintah daerah harus terlibat karena merekalah yang mempunyai dan menguasai data lapangan. Hanya saja, ada kecendrungan pemerintah pusat tidak mau menyerahkan dana operasional untuk menjalankan pendidikan ke pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu ikut menyisihkan sebagian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wajib belajar.

Tata Laksana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

Jika kita memperhatikan penyelenggaraan pendidikan gratis di berbagai negara setidaknya kita menemukan empat jenis model implementasi. Jenis pertama adalah subsidi penuh sehingga pendidikan benar-benar gratis sejak Sekolah Dasar hingga program doktoral (Ph.D). Contohnya, di Jerman dan Austria. Jenis kedua mirip jenis pertama, hanya saja biaya disediakan sampai pada jenjang pendidikan tinggi dan masanya dibatasi hingga mencapai umur tertentu atau waktu studi tertentu. Setelah itu, mahasiswa akan dikenakan bayaran jika kelulusannya tertunda. Contoh negara yang menerapkan seperti ini adalah Belanda. Jenis ketiga adalah pembiayaan pendidikan gratis hingga jenjang sekolah menengah, sedangkan untuk perguruan tinggi dikenakan iuran walaupun masih disubsidi. Sementara jenis keempat adalah pendidikan pembiayaan sendiri. Cuma caranya bermacam-macam; ada yang melibatkan komunitas atau alumni, kerja sama dengan industri atau perbankan (kredit pendidikan). Contoh ini banyak dilaksanakan di provinsi-provinsi di Amerika, walaupun dibeberapa tempat ada yang menggunakan model jenis ketiga. Spesifikasi pelaksanaannya ada beragam. Di Cina pemerintah menggratiskan pendidikan dasar dan memberikan subsidi bagi siswa yang keluarganya mempunyai masalah ekonomi.

Di India wajib belajar berimplikasi juga pada pembebasan biaya spesial pendidikan dasar. Bahkan di Kamboja pun, pendidikan dasar digratiskan dan disertai dengan upaya meningkatkan mutu, khususnya dari segi tenaga pendidik. Selain itu, dibutuhkan kekuatan hukum mengikat untuk mengimplementasikan wajib belajar. Cina, misalnya membagi hukum wajib belajar sembilan tahun menjadi tiga kategori: perkotaan dan daerah maju, pedesaan, dan daerah miskin perkotaan.

Pembiayaan pemerintah setidaknya mencakup tiga komponen, yaitu kurikulum, proses, dan fasilitas belajar. Kurikulum yang digunakan harus jelas dan disepakati terlebih dahulu sehingga diketahui materi yang akan diajarkan dan besarnya biaya untuk pendidikan. Dengan demikian, penggunaan dana pendidikan menjadi efisien. Kurikulum yang mencakup puluhan mata pelajaran tentu lebih mahal daripada hanya sepuluh pelajaran. Sayangnya, penggunaan kurikulum, seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi masih membingungkan.

Pembiayaan proses belajar sudah termasuk persiapan keterampilan, kompetensi, kesejahteraan guru, serta evaluasi belajar. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru merupakan kunci dari pelaksanaan wajib belajar yang bermutu. Selama ini kedua hal tersebut kurang diperhatikan dengan berbagai alasan. Biaya fasilitas belajar meliputi, buku pelajaran, perpustakaan, gedung, laboratorium, tenaga kependidikan, dan komputer. Fasiltas belajar ini berbeda-beda kebutuhannya dan tidak harus diseragamkan.

Akan tetapi di sisi lain pelaksanaan pendidikan gartis harus dengan kewaspadaan tingkat tinggi dari berbagai celah penyalahgunaan dan pengawasan. Filipina misalnya, mempunyai pengalaman buruk dengan penggunaan voucher pendidikan. Warga yang menginginkan pendidikan lebih membayar sendiri sisanya, tetapi sanyangnya model tersebut tidak jalan dan rawan korupsi. Oleh karena itu, harus hati-hati dalam menentukan model penggratisan pendidikan. Siapakah yang ditopang? Apakah lembaga pendidiknya yang rawan kebocoran atau anaknya secara langsung dengan konsekuensi penyalahgunaan dana? Ada pemikiran, sebaiknya dana diberikan kepada sekolah dengan konsekuensi sekolah tidak dapat lagi memungut iuran dari siswa. Untuk itu, lagi-lagi pengawasan harus diperkuat dan sekolah yang masih membebani siswa harus dikenai sanksi tegas.

Pendidikan gratis bermutu juga perlu disesuaikan dengan kondisi setempat, walaupun tetap berdasarkan kualitas yang standar, sehingga dalam menggratiskan pendidikan dasar bentuk dan nilai subsidi tidak harus seragam. Selain itu, perbedaan antara sekolah swasta, negeri, madrasah, dan pesantren secara psikologis dan politis mesti dapat diatasi. Selain itu, para pemimpin harus menyadari pendidikan bahwa itu bukan soal ekonomi atau bagi-bagi keuntungan, tetapi soal politis atau ke mana bangsa ini mau dibawa. Akhirnya, memang kembali kepada niat politik pengambil keputusan: apakah pemegang kekuasaan mau semua anak Indonesia maju? (Permanasari, 2010).

No comments:

Post a comment