Friday, 16 September 2016

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari'ah

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari'ah

A. Penanganan Pembiayaan Bermaslah Bank Syariah

Cara penanggulangan untuk meminimalisir agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah antara lain:

a. Preventif (tindakan pencegahan oleh pejabat pembiayaan)
  1. Kuasai bisnis nasabah.
  2. Analisa pembiayaan sesuai dengan persyaratan.
  3. Lakukan supervisi dan monitoring fasilitas pembiayaan dengan baik.
  4. Perhatikan gejala dini pembiayaan bermasalah dan segera lakukan tindakan penyelamatan pembiayaan.
b. Penerapan managing collectibility dan perhitungan tingkat kesehatan pembiayaan

"Penerapan managing collectibility, sehingga masing-masing Account Manager akan secara tepat dapat mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan, agar pembiayaan tidak termasuk dalam kategori menjadi bermaslah, sehingga tingkat kesehatan pembiayaan setiap Account Manager tetap sehat yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif bagi kesehatan pembiayaan."

Disamping cara tersebut, cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah : 

a. Lakukan evaluasi ulang pembiayaan yang menyangkut : 
  1. Aspek managemen.
  2. Aspek pemasaran.
  3. Aspek produksi.
  4. Aspek keuangan.
  5. Aspek yuridis.
  6. Aspek jaminan.
  7. Aspek nilai jaminan (retaksasi).
Khusus untuk aspek yuridis dan jaminan minta opini legal, untuk penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengikatan pembiayaan maupun jaminan, agar tidak terdapat peluang bagi nasabah dan pihak ketiga untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank.

b. Lakukan pengelompokan account penyelesaian pembiayaan menjadi : 

1. Revitalisasi proses

Revitalisasi proses dilakukan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank.

Revitalisasi meliputi :

a). Rescheduling

Rescheduling yaitu perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.

b). Restructuring

Perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan.

c). Reconditioning

Perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.

d). Bantuan Management

Penyehatan pembiayaan melalui penempatan sumber daya insani pada posisi menegemen oleh bank. Hal ini dilakukan apabila :
  1. Permaslah terjadi karena kesalahan management.
  2. Sumber pengembalian pembiayaan masih potensial.
Langkah-langkah proses revitalisasi adalah melakukan evaluasi tentang potensi usaha nasabah, yaitu :
  1. Membaut rekomendasi untuk diajukan kepada komite pembiayaan.
  2. Melakukan pengikatan-pengikatan.
  3. Melakukan proses pengadministrasi lainnya.
2. Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan, nasabah sudah tidak memiliki usaha dan nasabah tidak cooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan.

Penyelesaian melalui jaminan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a). Penyelesaian dengan cara Non Litigasi (tanpa melalui pengadilan)

(1). Dengan cara Off-Set

Off-Set adalah penyelesaian pembiayaan melalui penyerahan penjaminan dengan cara pembelian oleh bank. Off-Set dapat dilakukan apabila dalam prosesnya nasabah bersedia untuk menjual jaminan kepada bank.

(2). Melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)

Sesuai dengan klausal pasal 17 perjanjian pembiayaan, setiap sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat antara nasabah dan bank, maka akan diselesaikan melalui BASYARNAS.

b). Penyelesaian dengan cara Ligitasi

Ligitasi adalah penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum yang dilakukan melalui : 

(1). BASYARNAS

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
  1. Pembuatan usulan penyelesaian komite pembiayaan.
  2. Pembuatan surat guagatan ke BASYARNAS.
  3. Pengajuan gugatan ke BASYARNAS (pendaftaran perkara).
  4. Sidang BASYARNAS (jangka waktu paling lama 6 bulan).
  5. Putusan BASYARNAS.
  6. Pendaftaran putusan BASYARNAS ke Pengadilan Negri.
  7. Permohonan pelaksanaan putusan BASYARNAS ke Pengadilan Negri.
  8. Pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negri.
Keputusan yang dikeluarkan oleh BASYARNAS akan didaftarkan di Pengadilan Negri untuk mendapatkan pengesahan, sehingga akan mempunyai kekuatan eksekutorial. Tahap selanjutnya adalah melakukan lelang dengan penyelesaian secara cash, ataupun jaminan tersebut dibeli oleh bank.

(2). Penyelesaian melalui pengadilan

Sebelum melakukan proses ligitasi melalui pengadilan, perlu dilakukan check dan evaluasi sebagai berikut :
  • Dokomen surat menyurat bank kepada nasabah, SPT, surat peringatan 1,2, dan 3 dan surat nasabah ke bank.
  • Dokumen perjanjian dan jaminan hak tanggungan, sehingga secara yuridis posisi BMI menjadi kuat.
  • Jatuh tempo fasilitas pembiayaan, karena proses litigasi hanya dapat dilakukan apabila fasilitas pembiayaan nasabah telah jatuh tempo.
Setelah dilakukan checking dan evaluasi tersebut diatas, selanjutnya dilakukan : 

  • Mencari lawyer yang telaha dianggap cakap, pengalaman dalam bidang pengadilan dan dapat berkerjasama dengan bank.
  • Membaut UP (Usulan pembiayaan) ke komite prihal persetujuan pemakaian lawyer dan biaya-biaya yang timbul.
  • Memintakan rencana kerja dan target date dari lawyer yang telah disetujui oleh komite.
Proses litigasi melalui pengadilan terdiri dari:

(a). Gugatan perdata

Apabila nasabah sudah tidak ada harapan untuk menyelesaikan kewajiban secara sukarela, cepat dan tuntas melalui hak tanggungan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keputusan berkekuatan hukum dan mengikat, yang wajib dilaksanakan oleh pihak terkait dalam perkara gugatan.

(b). Pidana 

Apabila ada tindak perbuatan yang patut disangka dilakukan oleh nasabah atau pemilik jaminan atau pihak lain, yang patut diduga termasuk dalam tindak pidana sehingga menimbulkan kerugian. Tujuan utamanya adalah untuk penekanan psikologis kepada nasabah, guna mengakui kesalahan dan selanjutnya mengembalikan kekayaan yang diperoleh dari hasil perbuatan pidana tersebut sehingga pada akhirnya menyelesaikan kewajibannya.

(c). Riil eksekusi jaminan

Apabila jaminan yang ada telah diikat hak tanggungan, sehingga bank mempunyai hak preference terhadap pelunas pembiayaan yang bersumber dari jaminan. Tujuan utamanya adalah untuk dapat dilaksanakan eksekusi (lelang) terhadap jaminan yang telah dibebani hak tanggungan sehingga dapat melunasi kewajiban nasabah.

(d). Permohonan kepailitan 

Apabila jaminan yang ada tidak dapat cepat dilikuidasi, dalam hal ini bank sulit bernegosiasi dengan nasabah. Permohonan kepailitan ini hanya dapat dilakukan apabila ada minimal dua perusahaan yang memohon melakukan pengadilan niaga. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pengembalian pembiayaan yang bersumber dari harta kekayaan nasabah dengan mendudukan bank sebagai kreditur konkuren.


Sumber referensi/Daftar pustaka :

Nur'Aini. 2007. Penanganan Kredit Macet Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat Cabang Samarinda (Tinjauan Hukum Islam). Skripsi. Jurusan Syari'ah Progam Study Muamalah STAIN. Samarinda.

No comments:

Post a comment