Sunday, 26 June 2016

Prinsip Good Governance Dalam Ilmu Sosial Politik

A. Prinsip-prinsip Good Governance

Prinsip Good Governance Dalam Ilmu Sosial Politik

Kunci utama untuk memahami good governance adalah dengan pemahaman terhadap kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Pengertian kaidah sendiri adalah rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti. Dengan demikian, prinsip bearti asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Berdasarkan dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.

UNDP dalam Sedarmayanti (2004:5) Mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi :
  1. Partisipasi (Participation) : Setiap masyarakat yang bernergara, baik pria maupun wanita memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan suatu keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
  2. Aturan Hukum (Rule of Law) : Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum hak azasi manusia.
  3. Transparansi (Transparency) : Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
  4. Daya Tanggap (Responsiveness) : Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakelholders).
  5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) : Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan juga dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
  6. Berkeadilan (Equity) : Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap pria maupun wanita dalam upaya meningkatkan dari memelihara kualitas hidupnya.
  7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efiiciency) : Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
  8. Akuntabilitas (Accountability) : Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).
  9. Visi Strategis (Strategic Vision) : Pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersama dengan dirasakannya kebutuhan untuk penggunaan tersebut.
Keseluruhan prinsip good governance tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan  saling memperkuat dan saling terkait.

Terdapat empat unsur prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:
  1. Akuntabilitas : Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
  2. Transparansi : Pemerintah wajib bersifat transparan terhadap warga negaranya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
  3. Keterbukaan : Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
  4. Aturan Hukum : Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Sumber rujukan/Daftar pustaka :

Sedarmayanti, 2004. Good governance (kepemerintahan yang baik) membangun sistem kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance. Mandar Maju. Bandung.

No comments:

Post a comment