Monday, 27 June 2016

Pengertian Dimensi Pelayanan Publik dalam Ilmu Administrasi

 
Pengertian Dimensi Pelayanan Publik dalam Ilmu Administrasi

A. Pengertian Dimensi Pelayanan Publik

Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pedomam Pelaksanaan Penelitian dan Penghargaan citra Pelayanan Prima sebagai unit pelayanan percontohan memuat tujuh dimensi yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja pelayanan publik instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Ketujuh dimensi tersebut masing-masing dikembangkan menjadi dua pertanyaan, sehingga terdapat 14 pertanyaan yang ada dalam kuesioner dalam Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut, ketujuh dimensi pelayanan publik tersebut adalah sebagai berikut (Pasolong 2007:137).
  1. Kesederhanaan prosedur pelayanan : Ada atau tidak tersediannya prosedur tetap/Standar Operasional Pelayanan (SOP), apakah prosedur pelayanan tersebut tersedia secara terbuka, bagaimana dalam pelaksanaannya, apakah telah konsisten dalam pelayanannya dan bagaimana tingkat kemudahan dalam mendukung kelancaran pelayanan.
  2. Keterbukaan informasi pelayanan :  Mencakup apakah ada keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya pelayanan, apakah dengan jelas dapat di ketahui oleh masyarakat, apakah terdapat media informasi termasuk petugas yang menanganin untuk menunjang kelanvaran pelayanan.
  3. Kepastian pelaksanaan pelayanan : Mencakup apakah variabel waktu pelaksanaan dan biayanya, apakah waktu yang digunakan dalam proses pemberian pelayanan sesuai dengan jadwal yang ada, dan apakah biaya yang dipungut atau dibayar oleh masyarakat sesuai dengan tarif /biaya yang ditentukan.
  4. Mutu produk pelayanan : Kualitas pelayanan meliputi aspek cara kerja pelayanan, apakah cepat/tepat, apakah hasil kerjanya baik/rapi/benar/layak.
  5. Tingkat profesional petugas : Bagaimana tingkat kemampuan keterampilan kerja petugas mengenai, sikap, prilaku, dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan, apakah ada kebijakan untuk memotivasi semangat kerja para petugas.
  6. Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen : Bagaimana kegiatan pencatatan administrasi pelayanan, pengelolaan berkas, apakah dilakukan dengan tertib, apakah terdapat moto kerja, dan apakah pembagian tugas dilaksanakan dengan baik serta kebijakan setempat yang mendorong motivasi dan semangat kerja para petugas.
  7. Sarana dan prasarana pelayanan : Mencakup keberadaan dan fungsinya, bukan hanya penampilannya tetapi sejauh mana fungsi dan daya guna dari sarana /fasilitas tersebut dalam menunjang kemudahaan kelancaran proses pelayanan dan memberikan kenyamanan pada pengguna pelayanan. 

B. Definisi Konsepsual Pelayanan Publik dari Kinerja Lurah

Konsepsual dari kinerja lurah dalam pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan negara dengan pengawasan dari pimpinan penyelenggara sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Maka di dalam kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tanggungjawabnya dan hasil pekerjaan seperti yang diharapkan.

Sumber rujukan/Daftar pustaka:

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. CV. Alfabeta. Bandung.


No comments:

Post a comment